Instagram story viewer> @gbroomhall77> Post
Glenna Broomhall(gbroomhall77)'s profile avatar

Glenna Broomhall

@gbroomhall77

5 years ago
No don’t accept or reply to it and request from me. I changed my password so hopefully that helps.
Download
6
Posted On: November 15th 2021, 01:51 am
No don’t accept or reply to it and request from me. I changed my password so hopefully that helps.
Comments (6)
greg_morgan876 3 years ago

greg_morgan876

Looking gorgeous ❤️❤️

kat_hennessy 5 years ago

kat_hennessy

You look fantastic!❤️

More posts

shhh !! the girls are BLOGGING 👩🏼‍💻💖🤭🧚🏼‍♀️ the internet is re-discovering the power of having your *own* platform + building a world that exists outside of the algorithm 👀 because why build your entire digital empire on rented land??!? so if this is something you’re into + that genuinely excites you: let’s discuss your strategy, shall we?! 🤓💘😇
Na odmoru sam naučila da ne moram nigdje žuriti. Kava je slađa kad je piješ polako, more je ljepše kad ga gledaš dugo, a život je ljepši kad ga živiš mirno. Hvala ti, Šibenik, na ovom resetu. #sibenikcroatia#allwhitelook#coffeewithaview #croatiafulloflife#riva
Jirani Mwambie Jirani Tunakutana Leo hapa Viwanja Vya Posta , KIJITONYAMA!!!!
If you know me...
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), mengungkap adanya usulan agar unsur kerugian perekonomian negara dihapus dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kantor DEN (Dewan Ekonomi Nasional), Jakarta, pada Selasa (27/10/2026). Dilansir CNBC Indonesia, Yusril menyebut usulan tersebut muncul dari sejumlah diskusi sebelumnya, tetapi “belum sampai kepada satu kesimpulan final.” Saat ini, Pasal 2 UU Tipikor mengatur pidana penjara dan denda bagi siapa pun yang memperkaya dirinya atau pihak lain sehingga dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Menurut Yusril, wacana itu digulirkan untuk menghadirkan kepastian hukum. Pemerintah menilai pembangunan ekonomi sulit berhasil jika masyarakat masih dihadapkan pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Wacana tersebut mengemuka saat pemerintah berupaya menajamkan pengertian kerugian keuangan negara di dalam UU Tipikor. Menurut pemerintah, selama ini banyak aturan yang punya definisi sendiri soal keuangan negara, seperti UU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni UU Nomor 15 Tahun 2006, serta UU Perbendaharaan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Yusril khawatir banyaknya definisi itu membuat penegak hukum memilih aturan yang paling mudah atau paling cepat diterapkan. Hingga kini, usulan penghapusan unsur kerugian perekonomian negara tersebut belum diputuskan. [Baca selengkapnya di nowdots.com atau klik ‘Read More’ di Instagram Story] - #nowdots
back to up