Instagram story viewer> @weluvkayllaa> Post
☆(weluvkayllaa)'s profile avatar

☆

@weluvkayllaa

2 years ago
Photo by ☆ on January 20, 2025.
Photo by ☆ on January 20, 2025.
Photo by ☆ on January 20, 2025.
Photo by ☆ on January 20, 2025.
Photo by ☆ on January 20, 2025.
Photo by ☆ on January 20, 2025.
Photo by ☆ on January 20, 2025.
Download
151
Posted On: January 21st 2025, 02:44 am
influential
Comments (151)
olllivett 2 years ago

olllivett

😍😍😍

theavakayy 2 years ago

theavakayy

😍😍😍😍😍

peyeliyah 2 years ago

peyeliyah

😍😍

patrese_marie 2 years ago

patrese_marie

🔥❤️

amourr._cash 2 years ago

amourr._cash

🔥🔥

amourr._cash 2 years ago

amourr._cash

SISTER 🎀

chancey_.poohh 2 years ago

chancey_.poohh

😍😍😍😍

avery.leighh_ 2 years ago

avery.leighh_

😍😍😍

krisheyadevoirr 2 years ago

krisheyadevoirr

😍😍😍

a3ron_2 2 years ago

a3ron_2

😍😍😍

liiilkeraa_ 2 years ago

liiilkeraa_

😍

therealblasiaann 2 years ago

therealblasiaann

😍😍

Load More

More posts

Trump is furious.
Couch ready for the Derby☠️. What are your score predictions👀? @officialorlandopiratesstore
Wait a Min 🖤✨ #MMH #MMHMedia #MCC2026
What’s your favorite time? 🌅
Goddamn
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), mengungkap adanya usulan agar unsur kerugian perekonomian negara dihapus dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kantor DEN (Dewan Ekonomi Nasional), Jakarta, pada Selasa (27/10/2026). Dilansir CNBC Indonesia, Yusril menyebut usulan tersebut muncul dari sejumlah diskusi sebelumnya, tetapi “belum sampai kepada satu kesimpulan final.” Saat ini, Pasal 2 UU Tipikor mengatur pidana penjara dan denda bagi siapa pun yang memperkaya dirinya atau pihak lain sehingga dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Menurut Yusril, wacana itu digulirkan untuk menghadirkan kepastian hukum. Pemerintah menilai pembangunan ekonomi sulit berhasil jika masyarakat masih dihadapkan pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Wacana tersebut mengemuka saat pemerintah berupaya menajamkan pengertian kerugian keuangan negara di dalam UU Tipikor. Menurut pemerintah, selama ini banyak aturan yang punya definisi sendiri soal keuangan negara, seperti UU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni UU Nomor 15 Tahun 2006, serta UU Perbendaharaan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Yusril khawatir banyaknya definisi itu membuat penegak hukum memilih aturan yang paling mudah atau paling cepat diterapkan. Hingga kini, usulan penghapusan unsur kerugian perekonomian negara tersebut belum diputuskan. [Baca selengkapnya di nowdots.com atau klik ‘Read More’ di Instagram Story] - #nowdots
back to up