Instagram story viewer> @luzernlive> Post

LUZERN LIVE

@luzernlive

a year ago

373

2

Posted On: May 12th 2025, 05:52 pm

Tagged Users:

@kklluzern

@schweizerhof_luzern

schweizerhof_luzern

Sommer. See. Sound. Pavillon, Schweizerhof oder Europaplatz – auf welcher Bühne erlebst du dein Highlight?🙌
#luzernlive #Drohnenblick #FestivalVibes #Pavillon #Schweizerhof #Europaplatz #OpenAirMagic #FestivalSommer #BehindTheScenes

Comments (2)

jhay_onex

a year ago

jhay_onex

🔥🔥🔥🔥

laura.cavadini

a year ago

laura.cavadini

alle👀

More posts

housewives 👰🏻‍♀️ @tatemcrae

haven’t created in a while & just wanted to test out this cute lil visual! shoutout to my girls for bringing this to life💕

@yanna.ocampo @d3micore @rheaabearr @_giaacuna_ @nikkihy_ @martinialxx @naomiorion @aleynattack
📍 @garage713studio

⁨ ⁨ شكراً لثقتكم، وشكراً لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا العرس الوطني الكبير في عاصمتنا الغالية العيون. دمتم متألقين ودام الوطن في أمن وأمان وفخر واعتزاز ❤️🇲🇦 الله الوطن الملك 🇲🇦❤️⁩
‪@snrtnewsar‬⁩

[📷] ATEEZ(에이티즈) GOLDEN HOUR : Part.6
Concept Photo 4

2026. 11. 13 2PM RELEASE

📎Pre-save/add: ateez.sng.to/golden-hour-part-6

#ATEEZ #에이티즈
#GOLDENHOUR #GOLDENHOUR_Part6 #UP

Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengatakan, kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden RI dan pejabat negara oleh Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo bekas Kapolri, tidak terkait makar.

Menurutnya, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan penyadapan ilegal yang mengarah pada pelanggan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026) malam, di Jakarta, Yusril menjelaskan, pasal makar diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga, perkara yang sedang diproses kepolisian tidak bisa langsung dikaitkan dengan dugaan makar.

Sementara, Irjen Pol. Slamet Uliandi mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri masih berstatus saksi.

Pengumuman status hukum itu disampaikan Komjen Pol Asep Safrudin Kabareskrim Polri, Selasa (3/11/2026) malam, di Mabes Polri, Jakarta.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah sepanjang tahun 2025 sampai 2026. Praktik tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi (LP).

Menurut Asep, penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi. Sehingga, nomor-nomor yang masuk bisa dipantau tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum.

Padahal, mekanisme pemantauan dan penyadapan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang menegaskan proses penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk keterkaitan dengan kepentingan penyelidikan atau penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tapi, dalam perkara ini, penyidik menduga para tersangka memerintahkan pihak tertentu memasukan sejumlah nomor telepon ke sistem penyadapan tanpa melalui prosedur yang dipersyaratkan.

Baca berita selengkapnya di suarasurabaya.net

#NewSS #SuaraSurabayaMedia

You do not get paid what you “deserve”

You get paid what you negotiate.

Via: @ Melo_Malebo / X

I LOVE LOVE LOVE ALL THE (GAY) HALLOWEEN POSTS AND TEEETS ILYASM THANK YOU FOR ALL THE APPRECIATION ❤️❤️❤️❤️❤️ we seriously fell in love with the idea of bringing THE pop culture moment back and we are so happy you love it too!!!!!!!! @attached.agency @tinsleymua @tinsleystudio proud!!!!!! #lauraabla