Instagram story viewer> @lovelaughlive_fes> Post
Fran(lovelaughlive_fes)'s profile avatar

Fran

@lovelaughlive_fes

a year ago
Download
5
Posted On: December 20th 2025, 04:18 am
Comments (5)
kionalitt a year ago

kionalitt

🫶🏽🫶🏽🫶🏽

donnamarie0203 a year ago

donnamarie0203

Sending love, cheer, and best wishes beautiful ladies! May your holidays be filled with sparkles, and may the New Year bring you happiness, health, and fulfillment!♥️💚♥️💚

j_popsoff a year ago

j_popsoff

Sending love and holiday happiness vibes!

More posts

Kimi slices past Charles to take a podium position! If he's doing it today, he's doing it in style 🍾 #F1 #Formula1 #MexicoGP
Scene 💥 1 day to go @arunprasath_photography @arokaofficial @vasan_makeupartist @priyahairandmakeup_ @elton_john_d
Back on a late train #FIFTYFIFTY #피프티피프티 #ATHENA #아테나
Trump says Canada is close to reaching a trade deal with the U.S., adding that Canada will build the Keystone XL pipeline and cover the entire cost 😳👀6️⃣🐝
Sunday mood: Happy, carefree and fabulous! � #SundayVibes #SundayMood #PinkVibes #pinkoutfit
Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengatakan, kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden RI dan pejabat negara oleh Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo bekas Kapolri, tidak terkait makar. Menurutnya, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan penyadapan ilegal yang mengarah pada pelanggan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026) malam, di Jakarta, Yusril menjelaskan, pasal makar diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, perkara yang sedang diproses kepolisian tidak bisa langsung dikaitkan dengan dugaan makar. Sementara, Irjen Pol. Slamet Uliandi mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri masih berstatus saksi. Pengumuman status hukum itu disampaikan Komjen Pol Asep Safrudin Kabareskrim Polri, Selasa (3/11/2026) malam, di Mabes Polri, Jakarta. Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah sepanjang tahun 2025 sampai 2026. Praktik tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi (LP). Menurut Asep, penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi. Sehingga, nomor-nomor yang masuk bisa dipantau tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum. Padahal, mekanisme pemantauan dan penyadapan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang menegaskan proses penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk keterkaitan dengan kepentingan penyelidikan atau penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi, dalam perkara ini, penyidik menduga para tersangka memerintahkan pihak tertentu memasukan sejumlah nomor telepon ke sistem penyadapan tanpa melalui prosedur yang dipersyaratkan. Baca berita selengkapnya di suarasurabaya.net #NewSS #SuaraSurabayaMedia
back to up