Instagram story viewer> @loveforaby> Post

LOVE FOR ♡ABI♡

@loveforaby

9 months ago

Co Creator:

blingone_peru

blingone_mexico

26

2

Posted On: February 10th 2026, 04:17 am

Tagged Users:

@abimarchand

@blingone_peru

@blingone_mexico

blingone_mexico

Seme olvido subirlo aquí también
Así que aquí esta
EDIT PARA @abimarchand
Calidad 2k 60fps #girl #kpop #song #idol #edit #song #idol #edit #video #fyp #kpopgirl #viralvideos #short #reel #short #pretty

Comments (2)

gisella_cumpa_serna

9 months ago

gisella_cumpa_serna

👏👏👏👏🤗

loveforaby

9 months ago

loveforaby

Se vienen 2 Edit uno para mañana y otro para el 14 de febrero

More posts

It’s been almost 1 year since this video went viral and hit 108 million views!

We were a thing actually before
Britney and JT ….

Cheers to the most iconic and cringe #canadiantuxedo 💙💙💙

#millenial #britneyspears #justintimberlake #throwback

Look good. Feel good. Play good. 🔥

Your top jerseys so far in 2026.

⁨ مقدمة (مئة وتسعة) الجزء الثالث من متلازمة فريجولي.

#bookstagram #enemy #109 #متلازمة_فريجولي #كتب⁩

Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengatakan, kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden RI dan pejabat negara oleh Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo bekas Kapolri, tidak terkait makar.

Menurutnya, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan penyadapan ilegal yang mengarah pada pelanggan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026) malam, di Jakarta, Yusril menjelaskan, pasal makar diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga, perkara yang sedang diproses kepolisian tidak bisa langsung dikaitkan dengan dugaan makar.

Sementara, Irjen Pol. Slamet Uliandi mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri masih berstatus saksi.

Pengumuman status hukum itu disampaikan Komjen Pol Asep Safrudin Kabareskrim Polri, Selasa (3/11/2026) malam, di Mabes Polri, Jakarta.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah sepanjang tahun 2025 sampai 2026. Praktik tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi (LP).

Menurut Asep, penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi. Sehingga, nomor-nomor yang masuk bisa dipantau tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum.

Padahal, mekanisme pemantauan dan penyadapan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang menegaskan proses penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk keterkaitan dengan kepentingan penyelidikan atau penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tapi, dalam perkara ini, penyidik menduga para tersangka memerintahkan pihak tertentu memasukan sejumlah nomor telepon ke sistem penyadapan tanpa melalui prosedur yang dipersyaratkan.

Baca berita selengkapnya di suarasurabaya.net

#NewSS #SuaraSurabayaMedia

awarewolf