Instagram story viewer> @isabellevolfe> Post
isabelle chagas volfe(isabellevolfe)'s profile avatar

isabelle chagas volfe

@isabellevolfe

5 months ago
Download
0
Posted On: June 4th 2026, 07:21 pm

More posts

Perfection. @lamborghini Miura SV Last slide is my ‘I can’t believe they’ve let me behind the wheel of a €2.8million car’ face.
its just perfect🫪 . #relatable #humor #friendship
God’s Creation 🙌
It’s that time of year again! #ChewyPartner Every letter submitted to Chewy Claus contributes to @chewy’s adoption mission, and enters the pet for a chance to have its holiday wishlist fulfilled by Chewy Claus. Join in on the holiday magic and submit your letter today! #ChewyClaus
میخوام همینجا یه اعتراف بکنم که من یه دوره ای از زندگیم تحت تاثیر جو و رفیق صمیمیم تصمیم گرفتم باحجاب بشم و گفتم به خدا وصل شم میرفتم مسجد نماز میخوندم تمام روضه هارو شرکت میکردم اصلا یه کارایی میکردم الان بهش فکر میکنم خجالت میکشم حتی عقد یکی از خواهرام از جام بلند نشدم خوشحالی کنم و برقصم گفتم به گناه الوده میشم تمام فیلماشو با اون تیپ با حجاب مسخره م خراب کردم خیلی خیلی پشیمونم 🫠 بعد با یه رفیق دیگه اشنا شدم اون کاملا بی حجاب بود و گفت برگرد به ورژن قبلیت😄😒 میرفتیم با دوست پسراش بیرون دیدم اینوری بیشتر بهم خوش میگذشت سریع برگشتم حزب بادی بودم عجیب😆 خداروشکر دوران سمی تموم شد شما هم این تجربه رو داشتید؟؟
Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengatakan, kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden RI dan pejabat negara oleh Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo bekas Kapolri, tidak terkait makar. Menurutnya, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan penyadapan ilegal yang mengarah pada pelanggan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026) malam, di Jakarta, Yusril menjelaskan, pasal makar diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, perkara yang sedang diproses kepolisian tidak bisa langsung dikaitkan dengan dugaan makar. Sementara, Irjen Pol. Slamet Uliandi mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri masih berstatus saksi. Pengumuman status hukum itu disampaikan Komjen Pol Asep Safrudin Kabareskrim Polri, Selasa (3/11/2026) malam, di Mabes Polri, Jakarta. Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah sepanjang tahun 2025 sampai 2026. Praktik tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi (LP). Menurut Asep, penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi. Sehingga, nomor-nomor yang masuk bisa dipantau tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum. Padahal, mekanisme pemantauan dan penyadapan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang menegaskan proses penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk keterkaitan dengan kepentingan penyelidikan atau penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi, dalam perkara ini, penyidik menduga para tersangka memerintahkan pihak tertentu memasukan sejumlah nomor telepon ke sistem penyadapan tanpa melalui prosedur yang dipersyaratkan. Baca berita selengkapnya di suarasurabaya.net #NewSS #SuaraSurabayaMedia
back to up