Instagram story viewer> @poorrunner67> Post
poorrunner67(poorrunner67)'s profile avatar

poorrunner67

@poorrunner67

4 months ago
Strollin . #kaenapoint #hawaii4x4 #3rdgen4runnermafia #hawaiioffroadyotas #MeanUrMallCrawler
Download
4
Posted On: July 12th 2026, 12:50 am
Strollin . #kaenapoint #hawaii4x4 #3rdgen4runnermafia #hawaiioffroadyotas #MeanUrMallCrawler
Comments (4)
fj2.95 2 months ago

fj2.95

🔥🔥🔥🔥

anything.offroad 4 months ago

anything.offroad

🔥🔥🔥

7mm_mag 4 months ago

7mm_mag

MEAN IDOL. MEAN!!💪

More posts

Cliche to retire and start golf… but I now understand why! Got the bug ⛳️
I HAD TO SHOW @rawrbandz WHO THE TIKTOK KING ⛳️
trick or treat? 🐰🎀
لم يكفِ رعايا كيان الأردن سرقة تراث فلسطين، بل تطوّر الأمر إلى أن تقوم المتملّقات، أمثال ضحى العربي التونسية، بنسب تراث فلسطين إلى كيان الأردن، تحقيقًا لمصالحهن الشخصية وتملّقًا لهم على حساب فلسطين وتراثها. ما هذه الوقاحة؟ من أعطاكِ الحق في نسبة تراث وهوية فلسطين إلى غيرها؟ إذا أردتِ التملّق، فليكن ذلك بنسب تراث بلدك تونس إليهم، وليس تراث فلسطين الموثّق في اليونسكو. #فلسطين #التراث_الفلسطيني #الهوية_الفلسطينية #Palestine #PalestinianHeritage
We need more strong men like this to protect our country.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjerat tiga orang yang kini berstatus tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan pasal berlapis. Ketiganya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution selaku Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, serta Irjen Eko Hadi Santoso yang bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri. Mengutip Kompas.tv, pasal-pasal itu diumumkan Komjen Asep Safrudin selaku Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri dalam konferensi pers pada Selasa (3/11/2026) malam di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Para tersangka dikenai Pasal 258 KUHP tentang penyadapan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP ayat 1 dan/atau 2 tentang akses ilegal, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Asep, sepanjang 2025 hingga 2026 ketiganya diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti tata cara yang berlaku di Polri dan tanpa proses penegakan hukum. Sasaran penyadapan meliputi nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha. Lalu pada kisaran Oktober 2026, tersangka diduga memberi perintah agar berkas hasil sadapan di komputer sistem dihapus. Kasus ini terungkap setelah seorang petugas yang mengetahuinya membuat laporan polisi tertanggal 30 Oktober 2026. Sejauh ini, penyidik telah meminta keterangan 10 saksi serta 3 ahli, dan menyita 11 ponsel, 1 iPad, serta 4 flashdisk. [Baca selengkapnya di nowdots.com atau klik ‘Read More’ di Instagram Story] - #nowdots
back to up