Instagram story viewer> @jessicabedatt> Post
Jessica Bedatt(jessicabedatt)'s profile avatar

Jessica Bedatt

@jessicabedatt

3 months ago
Meu gordinho lindo.😍
Download
0
Posted On: July 26th 2026, 07:40 pm
Meu gordinho lindo.😍

More posts

خلي نشوف نبدل بس الزجاج لو الشاشة كلها!! وصلني ايفون ١٧ برو ماكس مفطورة شاشته! عندنا خيارين خلي نشوف منو افضل واوفر فلوس!
🌻 SMALL TOWN GIRL. BIG CITY DREAMS! ❤️ Born with small-town roots in Kansas, but BIG dreams that were never going to fit inside those small-town limits! 💃🏼✨ I’ve always had a little wanderlust, a whole lot of ambition, and a heart that wanted to FLY! 🦋 I love living BIG, dreaming BIGGER, and chasing everything this beautiful life has to offer! But here’s one thing that will NEVER change… no matter how far I fly or how high I soar, I’ll always be that small-town Kansas girl at heart! ❤️ Big dreams. Humble roots. A whole lot of SMILES! 😁 Are you a small-town soul or a big-city dreamer? Or maybe a little of BOTH, like me? 💋 #SmallTownGirl #BigCityDreams #KansasGirl #NeverForgetYourRoots
دعوة زفاف عبر مواقع التواصل تتحول إلى مشهد تضامن إنساني في الصين.. آلاف الأشخاص يسافرون إلى قرية شاب صيني لمشاركته فرحته، فما القصة؟ #الجزيرة_رقمي
נשים מסוג אחר 🫶🏼 #אוריאןספיבק #אסולין
Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengatakan, kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden RI dan pejabat negara oleh Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo bekas Kapolri, tidak terkait makar. Menurutnya, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan penyadapan ilegal yang mengarah pada pelanggan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026) malam, di Jakarta, Yusril menjelaskan, pasal makar diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, perkara yang sedang diproses kepolisian tidak bisa langsung dikaitkan dengan dugaan makar. Sementara, Irjen Pol. Slamet Uliandi mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri masih berstatus saksi. Pengumuman status hukum itu disampaikan Komjen Pol Asep Safrudin Kabareskrim Polri, Selasa (3/11/2026) malam, di Mabes Polri, Jakarta. Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah sepanjang tahun 2025 sampai 2026. Praktik tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi (LP). Menurut Asep, penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi. Sehingga, nomor-nomor yang masuk bisa dipantau tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum. Padahal, mekanisme pemantauan dan penyadapan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang menegaskan proses penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk keterkaitan dengan kepentingan penyelidikan atau penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi, dalam perkara ini, penyidik menduga para tersangka memerintahkan pihak tertentu memasukan sejumlah nomor telepon ke sistem penyadapan tanpa melalui prosedur yang dipersyaratkan. Baca berita selengkapnya di suarasurabaya.net #NewSS #SuaraSurabayaMedia
sorry couldn't make it to any parties. somebody needed to keep the city safe.
back to up