Instagram story viewer> @upcountrycamp> Post

Mississippi | Glamping Parties & Picnics

@upcountrycamp

3 months ago

Good thing I can’t find my cranky ones👖

11

2

Posted On: July 28th 2026, 06:08 pm

Good thing I can’t find my cranky ones👖

Comments (2)

upcountrycamp

3 months ago

upcountrycamp

🎉 how bout your PARTY pants?! 🎉

More posts

Two quick checks worth doing before the cold weather arrives. Check your radiator TRV pins aren’t stuck and make sure your boiler pressure is correct.

#plumbing #heatingtips #radiators #homemaintenance

In love with this chemistry 🧿🎀
.
.
.
@memannara X @aebyborntoshine
@bharti.laughterqueen X @haarshlimbachiyaa30
@meme_tadka3x
.
.
.
[Mannara Chopra, Abhishek Kumar, Indian Game Show]
#fyp #explore #abhinara #indiangameshow #trendingreels

Lawyer up.

A little bit of life lately……

#personalstylistuk
#colouranalysisuk #midlife
#hertsmums #styleatanyage

A fabulous night hosted by @brides_of_berko where an amazing £5,500 was raised for @hospicestfrancis

I love working with these ladies!

Exhibiting at the Self Care Fair in Letchworth.

Afternoon tea at County Hall

Admiring the beautiful colours of Autumn

Colour Analysis days in the KPA Style Studio 🌈

Half term in Greece 🇬🇷

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), mengungkap adanya usulan agar unsur kerugian perekonomian negara dihapus dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kantor DEN (Dewan Ekonomi Nasional), Jakarta, pada Selasa (27/10/2026). Dilansir CNBC Indonesia, Yusril menyebut usulan tersebut muncul dari sejumlah diskusi sebelumnya, tetapi “belum sampai kepada satu kesimpulan final.” Saat ini, Pasal 2 UU Tipikor mengatur pidana penjara dan denda bagi siapa pun yang memperkaya dirinya atau pihak lain sehingga dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Menurut Yusril, wacana itu digulirkan untuk menghadirkan kepastian hukum.

Pemerintah menilai pembangunan ekonomi sulit berhasil jika masyarakat masih dihadapkan pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Wacana tersebut mengemuka saat pemerintah berupaya menajamkan pengertian kerugian keuangan negara di dalam UU Tipikor. Menurut pemerintah, selama ini banyak aturan yang punya definisi sendiri soal keuangan negara, seperti UU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni UU Nomor 15 Tahun 2006, serta UU Perbendaharaan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Yusril khawatir banyaknya definisi itu membuat penegak hukum memilih aturan yang paling mudah atau paling cepat diterapkan. Hingga kini, usulan penghapusan unsur kerugian perekonomian negara tersebut belum diputuskan.

[Baca selengkapnya di nowdots.com atau klik ‘Read More’ di Instagram Story]

-
#nowdots