Instagram story viewer> @pilates_withashley> Post

Pilates with Ashley

@pilates_withashley

3 months ago

3

8

Posted On: August 16th 2026, 06:16 am

Tagged Users:

@ashleyweinstein

ashleyweinstein

It’s me, I’m that girl ☺️
•
•
•
#pilates #core #pilatesinstructor #workout

Comments (8)

pilatesbyleeya

3 months ago

pilatesbyleeya

😍😍😍

___shanisa

3 months ago

___shanisa

I’m in love😍

gabygreenberg

3 months ago

gabygreenberg

😍😍

jennifer.fein

3 months ago

jennifer.fein

Missssss you!!!!! ❤️❤️❤️

More posts

In my “மையல் குய்யல்“ era
.
💚Beautiful Saree - @thayra_studio

भावाचा नाद नाही करायचा 😮‍💨

[Premier League, PL, Trending, Football, Explore, India, Arsenal, Declan Rice, Liverpool]

#PremierLeague #PL #DeclanRice #Arsenal #Liverpool

Dillon Brooks says he was trying to “de-escalate” his altercation with Draymond Green

Brooks says Dray was “tweaking all game” before getting ejected

(Via @anthony_slater, @rankbarnes)

You just never know with some people 😳😓 #morbidfacts

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjerat tiga orang yang kini berstatus tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan pasal berlapis. Ketiganya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution selaku Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, serta Irjen Eko Hadi Santoso yang bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri. Mengutip Kompas.tv, pasal-pasal itu diumumkan Komjen Asep Safrudin selaku Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri dalam konferensi pers pada Selasa (3/11/2026) malam di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Para tersangka dikenai Pasal 258 KUHP tentang penyadapan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP ayat 1 dan/atau 2 tentang akses ilegal, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut Asep, sepanjang 2025 hingga 2026 ketiganya diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti tata cara yang berlaku di Polri dan tanpa proses penegakan hukum. Sasaran penyadapan meliputi nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha. Lalu pada kisaran Oktober 2026, tersangka diduga memberi perintah agar berkas hasil sadapan di komputer sistem dihapus. Kasus ini terungkap setelah seorang petugas yang mengetahuinya membuat laporan polisi tertanggal 30 Oktober 2026. Sejauh ini, penyidik telah meminta keterangan 10 saksi serta 3 ahli, dan menyita 11 ponsel, 1 iPad, serta 4 flashdisk.

[Baca selengkapnya di nowdots.com atau klik ‘Read More’ di Instagram Story]

-
#nowdots