Instagram story viewer> @werdum.venice> Post

WERDUM TRAINING CENTER

@werdum.venice

2 months ago

Posted On: September 10th 2026, 04:09 pm

🥊 MUAY THAI AT WERDUM TRAINING CENTER
Whether you’re a beginner or an experienced fighter, there’s a place for you here. Come train, get stronger, build confidence, and improve every day.
🔥 September Special: 50% OFF your first month when you sign up this September.
📍 Venice, CA
📩 DM us to try a class.

Comments (1)

2 months ago

pee__pey

🥷

To every elected or reelected Republican: Your job title is REPRESENTATIVE.
You were elected to serve the American people.

Comment READY and be one of the firsts to access everything I’ve been working on!!

Yall…SO much work has been happening behind the scenes and I’m trying to refrain from sharing too much 😮‍💨 but that’s becoming increasingly challenging!

All I gotta say is….get PUMPED.

Comment READY and get moving with me now and have access to everything I’m about to release when it drops!

#motherhood #postpartum #postpartumfitness #pelvicfloor #viral

Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengatakan, kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden RI dan pejabat negara oleh Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo bekas Kapolri, tidak terkait makar.

Menurutnya, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan penyadapan ilegal yang mengarah pada pelanggan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026) malam, di Jakarta, Yusril menjelaskan, pasal makar diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga, perkara yang sedang diproses kepolisian tidak bisa langsung dikaitkan dengan dugaan makar.

Sementara, Irjen Pol. Slamet Uliandi mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri masih berstatus saksi.

Pengumuman status hukum itu disampaikan Komjen Pol Asep Safrudin Kabareskrim Polri, Selasa (3/11/2026) malam, di Mabes Polri, Jakarta.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah sepanjang tahun 2025 sampai 2026. Praktik tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi (LP).

Menurut Asep, penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi. Sehingga, nomor-nomor yang masuk bisa dipantau tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum.

Padahal, mekanisme pemantauan dan penyadapan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang menegaskan proses penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk keterkaitan dengan kepentingan penyelidikan atau penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tapi, dalam perkara ini, penyidik menduga para tersangka memerintahkan pihak tertentu memasukan sejumlah nomor telepon ke sistem penyadapan tanpa melalui prosedur yang dipersyaratkan.

Baca berita selengkapnya di suarasurabaya.net

#NewSS #SuaraSurabayaMedia

WERDUM TRAINING CENTER

@werdum.venice

pee__pey

More posts