Instagram story viewer> @mashk.kss> Post

𝙼𝚊𝚜𝚑𝚞𝚕𝚒𝚔 ;)

@mashk.kss

2 months ago

Photo by 𝙼𝚊𝚜𝚑𝚞𝚕𝚒𝚔 ;) on September 12, 2026. May be an image of castle and text.

Photo by 𝙼𝚊𝚜𝚑𝚞𝚕𝚒𝚔 ;) on September 12, 2026. May be an image of Bran Castle, buildings, the Wawel Castle and text.

Photo by 𝙼𝚊𝚜𝚑𝚞𝚕𝚒𝚔 ;) on September 12, 2026. May be an image of Saint Basil's Cathedral, the Wawel Castle and text.

Photo by 𝙼𝚊𝚜𝚑𝚞𝚕𝚒𝚔 ;) on September 12, 2026. May be an image of Saint Basil's Cathedral, castle, buildings and text.

24

2

Posted On: September 12th 2026, 05:10 pm

Comments (2)

zyubinalina

2 months ago

zyubinalina

😍

borisovavioletta3

2 months ago

borisovavioletta3

Какая красота 😍😍😍

More posts

playing dress up✨

Main Te Mera Kaddu🥶🌹

Matchday eve 🔴🔵

واکنش ترامپ به درخواست استیضاحش توسط یک نماینده

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در مصاحبه خود با شبکه «فاکس نیوز» در واکنش به انتقادات «رو کانا»، نماینده دموکرات کنگره، گفت: «او قصد دارد مرا به دلیل رویکردم در قبال ایران استیضاح کند و مدعی است ۲۵ میلیارد دلار در این مسیر هزینه کرده‌ایم، در حالی که ما ۱۰ برابر این رقم را در ونزوئلا به دست آورده‌ایم.»

منبع: فاکس نیوز
@FOXNEWS

#ترامپ #آمریکا #ونزوئلا

Any Woman Can Get Attention A Woman With Class Knows What To Do With It And Who Belongs By Her Side🧡🖤

#ClassWithAttitude #OrangeMood #StatementStyle #FashionInspiration #OwnYourPresence

Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengatakan, kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden RI dan pejabat negara oleh Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo bekas Kapolri, tidak terkait makar.

Menurutnya, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan penyadapan ilegal yang mengarah pada pelanggan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026) malam, di Jakarta, Yusril menjelaskan, pasal makar diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga, perkara yang sedang diproses kepolisian tidak bisa langsung dikaitkan dengan dugaan makar.

Sementara, Irjen Pol. Slamet Uliandi mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri masih berstatus saksi.

Pengumuman status hukum itu disampaikan Komjen Pol Asep Safrudin Kabareskrim Polri, Selasa (3/11/2026) malam, di Mabes Polri, Jakarta.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah sepanjang tahun 2025 sampai 2026. Praktik tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi (LP).

Menurut Asep, penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi. Sehingga, nomor-nomor yang masuk bisa dipantau tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum.

Padahal, mekanisme pemantauan dan penyadapan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang menegaskan proses penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk keterkaitan dengan kepentingan penyelidikan atau penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tapi, dalam perkara ini, penyidik menduga para tersangka memerintahkan pihak tertentu memasukan sejumlah nomor telepon ke sistem penyadapan tanpa melalui prosedur yang dipersyaratkan.

Baca berita selengkapnya di suarasurabaya.net

#NewSS #SuaraSurabayaMedia