Instagram story viewer> @jussy4639> Post

Jussicleide Valença Bonfim

@jussy4639

2 months ago

8

1

Posted On: September 13th 2026, 12:37 pm

Vc já caiu diaba

Comments (1)

jussy4639

2 months ago

jussy4639

O Deus que eu sirvo é maior que o seu🙌

More posts

Putusan MA soal Suket ijazah Gibran bikin partai-partai di DPR punya sikap berbeda.

Gerindra meminta putusan disikapi sesuai hukum. Golkar menyebut bola kini berada di ranah politik. PKB mempertimbangkan langkah selanjutnya, sementara PDIP mendorong komunikasi soal hak angket.

Dari Demokrat, Jansen Sitindaon bahkan menyuarakan opsi Gibran mundur atau dimakzulkan.

Lima partai, lima respons. Lantas, siapa yang berani mengambil langkah nyata? #voxnetizens #voxpolitik

Unposted pics🌸💖

I walked in New York fashion week! #usa #unitedstates #newyork #ny #runway

بعد موجة من التساؤلات والتعليقات على ابتسامتها خلال حفل زفافها، خرجت عبير الصغير لتوضح حقيقة ما حدث، كاشفةً عن معاناة لم تكن ظاهرة للمتابعين 👀⁣
⁣
التفاصيل في البايو🔗⁣
⁣
#فوشيا #عبير_الصغير #زفاف_عبير_الصغير

Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengatakan, kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden RI dan pejabat negara oleh Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo bekas Kapolri, tidak terkait makar.

Menurutnya, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan penyadapan ilegal yang mengarah pada pelanggan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026) malam, di Jakarta, Yusril menjelaskan, pasal makar diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga, perkara yang sedang diproses kepolisian tidak bisa langsung dikaitkan dengan dugaan makar.

Sementara, Irjen Pol. Slamet Uliandi mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri masih berstatus saksi.

Pengumuman status hukum itu disampaikan Komjen Pol Asep Safrudin Kabareskrim Polri, Selasa (3/11/2026) malam, di Mabes Polri, Jakarta.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah sepanjang tahun 2025 sampai 2026. Praktik tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi (LP).

Menurut Asep, penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi. Sehingga, nomor-nomor yang masuk bisa dipantau tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum.

Padahal, mekanisme pemantauan dan penyadapan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang menegaskan proses penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk keterkaitan dengan kepentingan penyelidikan atau penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tapi, dalam perkara ini, penyidik menduga para tersangka memerintahkan pihak tertentu memasukan sejumlah nomor telepon ke sistem penyadapan tanpa melalui prosedur yang dipersyaratkan.

Baca berita selengkapnya di suarasurabaya.net

#NewSS #SuaraSurabayaMedia