Instagram story viewer> @taigacantabria> Post

Librería Taiga Torrelavega

@taigacantabria

24 days ago

Nos vemos el martes en la librería.
.
.
#torrelavega #library #libreria #books #reading

43

0

Posted On: October 11th 2026, 08:06 am

Tagged Users:

@taigacantabria

Nos vemos el martes en la librería.
.
.
#torrelavega #library #libreria #books #reading

More posts

Недвижимость до 80% ниже рынка можно найти на торгах банкротов👇🏼

Как разобраться на этих площадках и как из сотен объектов научиться выбирать ликвид, разберем на реальных примерах.

👉🏻 Пишите «ШАГИ», чтобы получить доступ к пошаговому интенсиву для новичков.

₽.$. Доступ ищите в Директ😌

𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐌𝐨𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 & 𝐩𝐚𝐫𝐢𝐬𝐚🤍💍
@yousef__studio
@diora_karaj
@elnazmohebi_makeup
@barad_academy

@boojeecafe necessary content 🔥🔥

#srkbirthday #ᴠɪʀᴀʟᴘᴏsᴛ #ᴛʀᴇɴᴅɪɴɢʀᴇᴇʟs

Wishing you a very happy birthday Nita Ma'am ✨️♥️🎂 Have a fabulous day! 🌸💕
"Your grace, strength, and vision continue to inspire millions. May your year ahead be filled with happiness, success, and endless blessings" 💝💫💞

“Happy Birthday to the woman who defines elegance and empowerment — Mrs. Nita Ambani 🌸✨”

The midterms are just the beginning. Let me explain what happens after tonight’s elections and why every American should be paying attention. 🚨

Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengatakan, kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden RI dan pejabat negara oleh Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo bekas Kapolri, tidak terkait makar.

Menurutnya, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan penyadapan ilegal yang mengarah pada pelanggan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026) malam, di Jakarta, Yusril menjelaskan, pasal makar diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga, perkara yang sedang diproses kepolisian tidak bisa langsung dikaitkan dengan dugaan makar.

Sementara, Irjen Pol. Slamet Uliandi mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri masih berstatus saksi.

Pengumuman status hukum itu disampaikan Komjen Pol Asep Safrudin Kabareskrim Polri, Selasa (3/11/2026) malam, di Mabes Polri, Jakarta.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah sepanjang tahun 2025 sampai 2026. Praktik tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi (LP).

Menurut Asep, penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi. Sehingga, nomor-nomor yang masuk bisa dipantau tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum.

Padahal, mekanisme pemantauan dan penyadapan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang menegaskan proses penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk keterkaitan dengan kepentingan penyelidikan atau penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tapi, dalam perkara ini, penyidik menduga para tersangka memerintahkan pihak tertentu memasukan sejumlah nomor telepon ke sistem penyadapan tanpa melalui prosedur yang dipersyaratkan.

Baca berita selengkapnya di suarasurabaya.net

#NewSS #SuaraSurabayaMedia