Instagram story viewer> @ianlanlanian> Post
ian(ianlanlanian)'s profile avatar

ian

@ianlanlanian

8 days ago
Photo by ian on October 28, 2026. May be an image of mountain and text.
Photo by ian on October 28, 2026. May be an image of fog, mountain and text.
Photo by ian on October 28, 2026. May be an image of pasque flower and text.
Photo by ian on October 28, 2026. May be an image of fog, mountain, grass and text.
Photo by ian on October 28, 2026. May be an image of mountain and text.
Photo by ian on October 28, 2026. May be an image of butterfly and text.
Download
2
Posted On: October 28th 2026, 01:16 pm
Sea of clouds 🌄⛅
Comments (2)
alex_shepard96 8 days ago

alex_shepard96

Schädling

More posts

Хит болған ұзату тойдың да сыйлығы креативный болары анық🔥 6 адам болып жеңіп кеткен- @gau_ri8288 , жеңіс құтты болсын🙌🏻🤘🏻 #той #астана #казахстан
يــــامــــنــــة الــــحــــلــــقــــة 8 الـــجـــزء الـــثـــانـــي الـكـاتـبـة: سـنـاء بـوعـبـيـد #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂#المغرب🇲🇦تونس🇹🇳الجزائر🇩🇿#الذكاء_الإصطناعي#viralvideo#morocco
We can get the files release and prosecute those responsible #deconstruction #exvangelical #currentevents #news
My lego Brick 🇩🇪German🇩🇪 army #lego #cobi #ww2 #hh #maus
Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengatakan, kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden RI dan pejabat negara oleh Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo bekas Kapolri, tidak terkait makar. Menurutnya, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan penyadapan ilegal yang mengarah pada pelanggan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026) malam, di Jakarta, Yusril menjelaskan, pasal makar diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, perkara yang sedang diproses kepolisian tidak bisa langsung dikaitkan dengan dugaan makar. Sementara, Irjen Pol. Slamet Uliandi mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri masih berstatus saksi. Pengumuman status hukum itu disampaikan Komjen Pol Asep Safrudin Kabareskrim Polri, Selasa (3/11/2026) malam, di Mabes Polri, Jakarta. Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah sepanjang tahun 2025 sampai 2026. Praktik tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi (LP). Menurut Asep, penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi. Sehingga, nomor-nomor yang masuk bisa dipantau tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum. Padahal, mekanisme pemantauan dan penyadapan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang menegaskan proses penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk keterkaitan dengan kepentingan penyelidikan atau penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi, dalam perkara ini, penyidik menduga para tersangka memerintahkan pihak tertentu memasukan sejumlah nomor telepon ke sistem penyadapan tanpa melalui prosedur yang dipersyaratkan. Baca berita selengkapnya di suarasurabaya.net #NewSS #SuaraSurabayaMedia
A federal judge has thrown out a case against two former FBI officials who were charged with lying to Congress. The Justice Department believes the FBI investigators sought to minimize allegations of Biden family corruption, CNN previously reported. "I am deeply troubled by what has happened in this case," Magistrate Judge Zia Faruqui said during a Monday hearing announcing his dismissal of the case, adding the case was built on assumptions and filed at the direction of President Donald Trump. The case, he added, could not be seen "as anything other than weaponization," adding that it has been "marketing material for people not to join the FBI." Tap the link in bio to read more. 📸 Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images
back to up