Instagram story viewer> @matakaltim.id> Posts

MATA KALTIM

@matakaltim.id

32.2K

followers

298

following

⚠️(Mata yang tajam menyoroti fakta, suara rakyat Kalimantan Timur)
📞Silahkan DM

POSTS STORIES REELS

PALANGKA RAYA – Anggaran rehabilitasi Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai Rp2 miliar pada tahun 2026. Besarnya anggaran tersebut memantik sorotan publik di tengah berbagai persoalan masyarakat yang belum terselesaikan.

Di saat rakyat masih bergulat dengan persoalan ekonomi, infrastruktur, dan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah justru mengalokasikan miliaran rupiah untuk rehabilitasi fasilitas kediaman pejabat.

Publik berhak mempertanyakan: Apa urgensi rehabilitasi tersebut? Seberapa besar kerusakan yang harus diperbaiki? Dan apakah anggaran Rp2 miliar benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas?

#rujabgubernurkalteng #rehabrujab #agustiarsabran @pemprovkalimantantengah @gubernurkalteng by @matakaltim.id

KALIMANTAN TIMUR – Aktivitas usaha pertambangan yang diduga berkaitan dengan Alaya Grup dan sosok pemiliknya yang dikenal dengan nama Ayong menjadi sorotan. Dugaan operasional tambang galian C tanpa izin resmi memunculkan pertanyaan serius mengenai legalitas usaha, pengawasan pertambangan, serta potensi kerugian negara dan kerusakan lingkungan.

Jika benar aktivitas penambangan tersebut berlangsung tanpa perizinan yang sah, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ada dugaan tindak pidana yang harus ditelusuri aparat penegak hukum.

Publik berhak mengetahui apakah kegiatan penambangan tersebut telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), persetujuan lingkungan, serta dokumen perizinan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

JANGAN ADA YANG KEBAL HUKUM!

Aparat penegak hukum, khususnya Polda Kaltim, Kejaksaan, serta instansi teknis pertambangan, didesak tidak tinggal diam. Lakukan pemeriksaan terhadap legalitas kegiatan, pemilik manfaat usaha, pihak yang mengoperasikan tambang tersebut.

#ayongpemilikalayagrup #galianctanpaizin by @matakaltim.id

Kaltim - Anggaran sebesar Rp19,5 miliar digelontorkan DPRD Kalimantan Timur sepanjang tahun 2025 untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda.

Nilai yang tidak sedikit ini memantik pertanyaan publik. Seberapa efektif sosialisasi tersebut menjangkau masyarakat? Apa hasil nyata yang dirasakan rakyat dari belanja miliaran rupiah itu?

Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan berbagai persoalan pelayanan publik di Kaltim, penggunaan uang rakyat sebesar Rp19,5 miliar tidak boleh sekadar dipertanggungjawabkan di atas kertas.

Publik berhak tahu! Perda apa saja yang disosialisasikan, berapa kali kegiatan dilaksanakan, siapa penerima manfaatnya, serta bagaimana hasil dan dampaknya bagi masyarakat?

#dprdkaltim #sosaslisasiperda by @matakaltim.id

JAKARTA – Sebuah informasi mengejutkan beredar dengan menyebutkan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Dalam narasi yang beredar, penetapan tersangka dalam kasus penyadapan presiden prabowo tersebut diklaim diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

#listyosigitprabowo #kasuspenyadapanpresidenri by @matakaltim.id

📢*OPEN DONASI AKSI GERAM KALTIM*

Dalam rangka Aksi Rabu, 04 November 2026 di Depan Kantor Gubernur Kaltim, kami membuka donasi untuk kebutuhan logistik:

💧 Air mineral
🍱 Makanan
🥪 Snack
📦 Logistik lainnya

💳 Donasi:
Bank: BRI
No. Rek: 775401013862508
A.n: VINCENSIA FLORIDA GRACELA

Kontak Kordinasi: 0812-3615-6450

Sekecil apa pun bantuanmu, berarti bagi perjuangan kita. Solidaritas untuk perjuangan!

#aliansigerakanrakyatmenggugat #OpenDonasi by @matakaltim.id

SAMARINDA — Darurat karhutla, kelangkaan BBM, pemadaman listrik, hingga buruknya pelayanan publik memicu seruan aksi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil di Kalimantan Timur.

Aksi dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 4 November 2026, pukul 11.00 WITA, di Kantor Gubernur Kaltim.

Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat mengajak seluruh elemen rakyat bersatu menyuarakan aspirasi dan menuntut pemerintah tidak sekadar berjanji, tetapi menunjukkan tanggung jawab nyata.

#Aliansirakyatkaltim by @matakaltim.id

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemanggilan dalam status sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, dia mengatakan KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Rita di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur.

Kasus tersebut bermula ketika KPK menetapkan Rita, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 28 September 2017.

Rita diduga menerima gratifikasi berkaitan dengan pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.

KPK kemudian mengembangkan perkara tersebut, dan pada 16 Januari 2018 menetapkan Rita dan Khairudin sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Artikel by: Kaltaraantaranews.com

#ritawidyasari #kasustppu by @matakaltim.id

SAMARINDA – Belum tuntasnya persoalan hak Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan (nakes) RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda memicu sorotan terhadap kinerja manajemen rumah sakit.

Publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinan drg. Ahmad Jais, M.H., M.A.R.S. yang merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD AWS Samarinda sekaligus Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan.

Di tengah keluhan tenaga kesehatan terkait hak mereka yang belum tuntas, rangkap jabatan tersebut memunculkan pertanyaan serius tentang fokus dan efektivitas pengawasan manajemen.

Hak tenaga kesehatan bukan perkara sepele! Publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji. Ahmad Jais perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penyelesaian TPP dan memastikan hak para tenaga kesehatan tidak terus terkatung-katung.

#rsudaws #ahmadjais #rsudkanujosodjatiwibowo @rsudiamoeis @jaisgigiuh by @matakaltim.id

SAMARINDA – Janji tinggal janji! Memasuki November 2026, pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda yang sebelumnya dijanjikan paling lambat Oktober, justru masih menjadi tanda tanya. Hak para tenaga kesehatan kembali menjadi sorotan, sementara kepastian pencairannya belum juga jelas.

Kondisi ini memunculkan kekecewaan dan pertanyaan serius mengenai keseriusan pihak terkait dalam memenuhi hak pegawai. Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi ketika hak penghasilan mereka belum kunjung dibayarkan, wajar jika muncul keresahan.
Jangan sampai tenaga kesehatan dituntut bekerja maksimal, tetapi hak mereka justru terus tertunda!

Publik tentu berhak mempertanyakan, apa kendala sebenarnya di balik keterlambatan pencairan TPP tersebut? Jika sebelumnya sudah ada janji bahwa pembayaran akan diselesaikan paling lambat Oktober, mengapa hingga November tiba belum ada kepastian yang memadai?

Alasan administratif tidak seharusnya menjadi jawaban berulang tanpa penjelasan yang transparan. Jika memang terdapat kendala anggaran atau proses pencairan, pihak terkait harus berani menjelaskan secara terbuka, termasuk menyampaikan jadwal pembayaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur RSUD AWS dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan penjelasan! Jangan biarkan para tenaga kesehatan terus menunggu tanpa kepastian mengenai hak yang mereka nantikan.

#tppnakesrsudaws #beritahariini @rsudiamoeis by @matakaltim.id

SAMARINDA – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi proyek rehabilitasi Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp55 miliar kembali menjadi sorotan. Hampir dua tahun berlalu, publik masih menantikan kejelasan perkembangan laporan tersebut.

Pernyataan mantan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim yang menyebut siap menindaklanjuti laporan apabila telah diterima di meja penyidik justru memunculkan pertanyaan baru. Sebenarnya, sejauh mana laporan dugaan korupsi proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu telah ditangani?

Mantan kepala Kejati Kaltim, Iman Wijaya, sebelumnya tahun 2025 menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap laporan tersebut. Namun, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan kesiapan.

Publik menunggu transparansi mengenai status laporan, proses telaah, serta langkah konkret aparat penegak hukum. Jangan sampai kasus yang menyangkut uang rakyat ini terus menggantung tanpa kejelasan.

#dugaankorupsirehabdprdkaltim #kejatikaltim @kejaksaan_tinggi_kaltim by @matakaltim.id

SAMARINDA – Sebuah rekaman video viral di media sosial memperlihatkan seorang istri sah mendatangi suaminya yang sedang duduk santai bersama seorang perempuan lain di sebuah kafe di Jalan MT Haryono, Samarinda, pada 23 Oktober 2026.

Kedatangan sang istri sontak menjadi sorotan. Momen tersebut menyebar luas di media sosial dan memancing beragam reaksi warganet.

#suamiselingkuhdicaffemtharyono #viralmedsos by @matakaltim.id

KUTAI KARTANEGARA – Nasib guru non-ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan. Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang menjadi salah satu harapan ekonomi para guru dilaporkan belum dicairkan sejak Juli, Agustus, hingga September 2026.
‎
‎Jika hingga akhir Oktober belum dibayarkan, tunggakan tersebut akan memasuki bulan keempat. Kondisi ini memicu keresahan di kalangan guru non-ASN yang menggantungkan kebutuhan hidupnya pada penghasilan yang mereka terima.
‎
‎Berdasarkan pengaduan seorang guru non-ASN kepada admin @MataKlatim.id, keterlambatan pencairan TPP disebut terus berulang sejak adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Alasan administrasi kerap disampaikan, meskipun menurut sumber, seluruh persyaratan yang diminta telah diselesaikan.
‎
‎EFISIENSI ANGGARAN JANGAN JADI ALASAN MENGABAIKAN HAK GURU!
‎
‎“Sejak ada kebijakan efisiensi anggaran, TPP kami tidak pernah lagi cair tepat waktu. Mereka selalu beralasan administrasi, padahal semuanya sudah diselesaikan,” ungkap sumber kepada redaksi.
‎
‎Sumber juga mempertanyakan perbedaan kondisi pencairan antara guru non-ASN dan guru ASN/PNS. Menurut pengaduan tersebut, pencairan bagi ASN/PNS disebut tetap berjalan, sementara guru non-ASN harus menunggu tanpa kepastian.

#gurunonasn #dinaspendidikankukar #tppbelumbayar @disdikbud.kukar @heriansyah5062 by @matakaltim.id