Instagram story viewer> @rojas.migue> Post

Migue Rojas

@rojas.migue

3 years ago

Photo by Migue Rojas on March 31, 2024.

Photo by Migue Rojas on March 31, 2024.

111

1

Posted On: April 1st 2024, 03:00 am

Tagged Users:

@mariano_finestra

mariano_finestra

🤿🐠🐟

Comments (1)

luisaarriolavera

3 years ago

luisaarriolavera

Disfrutando al máximo, naturaleza pura!!!

More posts

Bro Code Maxxing 🫡

Watch #RiseAndFallS2, on Prime Video and MX Player, for free

the best excuse to start a new group chat? throw a Diwali party

💰 HASHIM DJOJOHADIKUSUMO SEBUT PROGRAM MBG DAN KOPDES BISA DIBIAYAI, ASALKAN PAJAK DIOPTIMALKAN!

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).

Menurut Hashim, salah satu kuncinya adalah memaksimalkan penerimaan pajak dari berbagai aktivitas ekonomi yang selama ini dinilai belum tercatat atau belum dipungut secara optimal.

Ia menyebut, penerimaan negara saat ini baru sekitar 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Karena itu, penguatan sistem perpajakan dinilai penting agar kemampuan fiskal negara semakin besar.

Dengan penerimaan pajak yang lebih optimal, pemerintah diharapkan memiliki ruang anggaran lebih luas untuk membiayai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan ini pun memunculkan pertanyaan mengenai strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara.

Bagaimana menurut lur? Apakah optimalisasi pajak bisa menjadi salah satu kunci pembiayaan program-program pemerintah? Sampaikan pendapat dengan bijak di kolom komentar. 👇

#BorobudurNews #HashimDjojohadikusumo #Pajak #MBG #KoperasiDesa

Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyebut sekitar 30 hingga 40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia belum tercatat secara resmi. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 yang digelar Kamis (29/10/2026). Mengutip Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Hashim merujuk perkiraan Bank Dunia yang menaksir nilai ekonomi tak tercatat itu mencapai sekitar Rp10.000 triliun. Menurutnya, kondisi ini membuat potensi pajak belum tergali maksimal, sehingga penerimaan negara belum sebanding dengan besarnya kegiatan ekonomi nasional. Contohnya adalah transaksi tunai tanpa kuitansi, seperti ongkos jasa tukang cukur dan tukang pijat, hingga usaha salon kecantikan dan warung makan.

“Dan ternyata ekonomi kita 30-40% tidak tercatat. Itu berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat,” ujar Hashim. Ia juga menyinggung rasio penerimaan negara yang disebut baru sekitar 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tertinggal dari Kamboja yang sudah 18 persen. Untuk itu, pemerintah disebut akan memaksimalkan kecerdasan buatan (AI), teknologi informasi (IT), serta digitalisasi dalam pemungutan pajak guna menjangkau transaksi yang selama ini luput. Hashim menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat kapasitas fiskal dalam membiayai program pembangunan. Meski demikian, angka Rp10.000 triliun itu merupakan perkiraan nilai aktivitas ekonomi, bukan jumlah pajak yang bisa langsung dipungut.

[Baca selengkapnya di nowdots.com atau klik ‘Read More’ di Instagram Story]

-
#nowdots

Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menyoroti tren peningkatan elektabilitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah berbagai kritik dan polemik yang berkembang di media sosial. Berdasarkan survei SMRC periode 1–10 Oktober 2026, Gibran menempati posisi keempat dalam simulasi semi-terbuka terhadap 24 nama calon presiden dengan elektabilitas 8,4%. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei sebelumnya, yakni 5,1% pada November 2025, 6,8% pada Februari–Maret 2026, dan 7,7% pada Juli 2026. Rangkaian hasil tersebut memperlihatkan tren kenaikan elektabilitas Gibran dalam beberapa periode pengukuran.

Menurut Chamad, ramainya kritik terhadap Gibran di media sosial tidak serta-merta mencerminkan pandangan mayoritas pemilih Indonesia. Dinamika algoritma digital memungkinkan percakapan politik yang emosional memperoleh perhatian lebih besar sehingga kritik terhadap seorang tokoh terlihat dominan. Padahal, pengguna media sosial yang aktif berdebat bukan representasi keseluruhan pemilih, termasuk masyarakat yang tidak mengikuti perbincangan politik secara intensif dan lebih berfokus pada persoalan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, tingkat kritik di ruang digital tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk menyimpulkan tingkat penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap Gibran.

📰: kabar24.bisnis.com

Ikuti Perkembangan Politik Terkini di Total Politik
..................

#TotalPolitik #ChamadHojin #gibran #puspollindonesia

Om Hashim, ga semua bisa dipajakin. Kalau kata Sri Sultan Hamengkubuwono X jangan kayak VOC!