NowDots

Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyebut sekitar 30 hingga 40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia belum tercatat secara resmi. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 yang digelar Kamis (29/10/2026). Mengutip Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Hashim merujuk perkiraan Bank Dunia yang menaksir nilai ekonomi tak tercatat itu mencapai sekitar Rp10.000 triliun. Menurutnya, kondisi ini membuat potensi pajak belum tergali maksimal, sehingga penerimaan negara belum sebanding dengan besarnya kegiatan ekonomi nasional. Contohnya adalah transaksi tunai tanpa kuitansi, seperti ongkos jasa tukang cukur dan tukang pijat, hingga usaha salon kecantikan dan warung makan.

“Dan ternyata ekonomi kita 30-40% tidak tercatat. Itu berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat,” ujar Hashim. Ia juga menyinggung rasio penerimaan negara yang disebut baru sekitar 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tertinggal dari Kamboja yang sudah 18 persen. Untuk itu, pemerintah disebut akan memaksimalkan kecerdasan buatan (AI), teknologi informasi (IT), serta digitalisasi dalam pemungutan pajak guna menjangkau transaksi yang selama ini luput. Hashim menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat kapasitas fiskal dalam membiayai program pembangunan. Meski demikian, angka Rp10.000 triliun itu merupakan perkiraan nilai aktivitas ekonomi, bukan jumlah pajak yang bisa langsung dipungut.

[Baca selengkapnya di nowdots.com atau klik ‘Read More’ di Instagram Story]

-
#nowdots