Join us in sending birthday wishes to iconic actor and animal activist James Cromwell today. ❤️🎂
#JamesCromwell #Succession #Babe #Cromwell #LAConfidential #AmericanHorrorStory #StarTrek #AnimalRights #VeganActivist #VeganCelebs #VeganForTheAnimals #Vegan
2 years agobecca.dep
We raise a cow in our pasture and he gets a whole 2 acres to himself and a dog. He is absolutely adored and we play with him, brush him, give him snacks… The meat is unlike any other “steak” I’ve had before. The nutritional benefits I have gained have been outstanding and I believe it is also morally ethical. Animals themselves kill other animals in order to survive. Most* humans truly do need animal meat for its protein, fat, and iron. Jesus, our ancient ancestors, and most people around the world, need meat to function properly. Impossible burgers, vegan protein bars, etc… have little nutritional value. I used to think those were the healthiest options too, but look at the ingredients; it’s a bunch of fillers and seed oils. It’s disgusting. My immune system was so weak and I was constantly sick. Don’t do everything the internet tells you…
2 years agoaaronbenjbrown
Vegans hate people, vegans all voted for Donald Trump, vegans will be the death of us all 😁
More posts
![Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), mengungkap adanya usulan agar unsur kerugian perekonomian negara dihapus dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kantor DEN (Dewan Ekonomi Nasional), Jakarta, pada Selasa (27/10/2026). Dilansir CNBC Indonesia, Yusril menyebut usulan tersebut muncul dari sejumlah diskusi sebelumnya, tetapi “belum sampai kepada satu kesimpulan final.” Saat ini, Pasal 2 UU Tipikor mengatur pidana penjara dan denda bagi siapa pun yang memperkaya dirinya atau pihak lain sehingga dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Menurut Yusril, wacana itu digulirkan untuk menghadirkan kepastian hukum.
Pemerintah menilai pembangunan ekonomi sulit berhasil jika masyarakat masih dihadapkan pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Wacana tersebut mengemuka saat pemerintah berupaya menajamkan pengertian kerugian keuangan negara di dalam UU Tipikor. Menurut pemerintah, selama ini banyak aturan yang punya definisi sendiri soal keuangan negara, seperti UU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni UU Nomor 15 Tahun 2006, serta UU Perbendaharaan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Yusril khawatir banyaknya definisi itu membuat penegak hukum memilih aturan yang paling mudah atau paling cepat diterapkan. Hingga kini, usulan penghapusan unsur kerugian perekonomian negara tersebut belum diputuskan.
[Baca selengkapnya di nowdots.com atau klik ‘Read More’ di Instagram Story]
-
#nowdots](https://scontent-phl2-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-15/880963793_18079304036725172_3556878369746282057_n.webp?stp=dst-webp_p720x720&_nc_cat=1&ig_cache_key=NDAyMjcwMTUwOTg4ODAyNTU2Mg%3D%3D.3-ccb7-5&ccb=7-5&_nc_sid=58cdad&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6IkNBUk9VU0VMX0lURU0ueHBpZHMuMTA4MC5zZHIucmVndWxhcl9waG90by5DMyJ9&_nc_ohc=uXWMXwRbVlgQ7kNvwEdowtr&_nc_oc=AdpAfZsORf0EV0bE8LLJiyHrWNJ2KnMML3YqXZU9zoIQcIr12igVxo52bmZQuDLSvkQsxQGm8cWMlbSuzO8TnC9y&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-phl2-1.cdninstagram.com&_nc_gid=lYWYUY3T4Pr57jGf4S7B8A&_nc_ss=70180&oh=00_AQTurL522c5Kc652vuS8aMy1xvZCiU0tf51W87_1Uynafg&oe=6AF0AFE8)
