2 days agohajivae
People in Azerbaijan are being forced to endure an extremely difficult life. Hijab-wearing children are being denied access to schools, hijab-wearing teachers are being fired, women who wear hijab are being prevented from working, and children are not being allowed into mosques. People are being subjected to immense suffering, and there are so many injustices that it is impossible to list them all. Thank you so much for your support. It means more to us than words can express. Under Israel’s influence, people in Azerbaijan are being forced to distance themselves from their religion. 💔 @alesia.haidai
3 days agoksfatmaa
Both is oppression, both are equally bad. Why are you comparing the suffering of women to compete?
3 days agottinkernamra
Stop spreading false information about Iran. We are not forced to wear hijab. We are required to wear lighter scarf rather than a full hijab. You do not speak for us.
More posts
![Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 11 tahun lalu kembali menjadi sorotan di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan sepanjang 2026. Dilansir Sabang Merauke News, pada 14 Oktober 2015, Prabowo yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Gerindra pernah mendesak pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menetapkan kabut asap akibat karhutla sebagai bencana nasional. "Demi mengatasi kabut asap yang terus merugikan sebagian rakyat Indonesia, saya menyarankan untuk menaikkan status tersebut menjadi bencana nasional," tulis Prabowo melalui akun Facebook resminya kala itu. Ia menilai penetapan status tersebut penting agar pemerintah pusat dan daerah dapat mengerahkan sumber daya secara lebih maksimal. Bahkan, Prabowo mengaku telah menginstruksikan Fraksi Gerindra di DPR RI untuk memperjuangkan usulan tersebut.
Namun, sebelas tahun berselang, situasi berbeda terjadi ketika Prabowo telah menjabat sebagai Presiden RI. Karhutla yang kembali melanda Sumatera dan Kalimantan pada 2026 dilaporkan mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi udara, hingga menimbulkan kabut asap yang mencapai Malaysia dan Singapura. Meski dampaknya meluas, pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman pada Senin (12/10/2026) menyatakan pemerintah masih mampu menangani kebakaran dengan sumber daya yang tersedia. Perbedaan sikap pemerintah saat ini dengan desakan Prabowo pada 2015 pun kembali menjadi perhatian, sementara operasi pemadaman darat, udara, dan modifikasi cuaca terus dilakukan untuk mengendalikan kebakaran.
[Baca selengkapnya di nowdots.com atau klik ‘Read More’ di Instagram Story]
-
#nowdots](https://s4.imginn.com/849074918_18075788477725172_8115752330876402374_n.webp?t51.82787-15/849074918_18075788477725172_8115752330876402374_n.webp?stp=dst-webp_p720x720&_nc_cat=103&ig_cache_key=NDAwNjkyODg3NjA1MTQ3MDI1MQ%3D%3D.3-ccb7-5&ccb=7-5&_nc_sid=58cdad&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6IkNBUk9VU0VMX0lURU0ueHBpZHMuMTA4MC5zZHIucmVndWxhcl9waG90by5DMyJ9&_nc_ohc=DogBTKaYOogQ7kNvwHteubB&_nc_oc=AdpxGOP3gUo-CU8UEp2PBWJePvv5wVqSo-caSJSfGHGfrLQxGSn3b4gUn7Cj99iG4D6i6M6Axvtz6lD4Mt_k2NKw&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-mia3-2.cdninstagram.com&_nc_gid=GUeQ0oFcsWzNCVH9PIrL7w&_nc_ss=70689&oh=00_AQNd2chnbTKviCGp0VJVkb1iB6WbcjfjwW_GbbBBt1PChg&oe=6AD61895)
