#rakyat
🚨 Target Pajak Tembus Ribuan Triliun, Tapi Kenapa Rakyat Makin Menjerit? 🚨
Di balik riuhnya tepuk tangan keberhasilan pemerintah meraup pajak dari masyarakat, ada satu fakta pahit yang seolah sengaja dilupakan. Kebijakan “gencar pajak tanpa terkecuali” ini memang sukses menambal kas negara secara instan, namun di saat yang sama, berpotensi melumpuhkan daya beli masyarakat luas.
Inilah bahayanya penyakit “Ego Sektoral” di dalam sistem pemerintahan kita. Seperti yang dikupas tuntas dalam video ini, ketika satu instansi merasa sudah jadi ‘pahlawan’ karena berhasil menyetor ribuan triliun, mereka seringkali menutup mata terhadap multiplier effect negatifnya. Perdagangan lesu, harga barang naik, dan beban hidup rakyat kecil makin mencekik—lalu dengan mudahnya mereka berkata, “Itu bukan urusan kementerian kami.” Sebuah ironi di mana angka statistik lebih dirayakan daripada kesejahteraan manusia di baliknya.
Sebuah negara tidak bisa disebut kaya jika kasnya penuh dari hasil memeras keringat rakyat yang sedang kesulitan. Kebijakan yang baik harusnya menghidupkan, bukan perlahan mematikan.
🗣️ Bagaimana menurutmu? Setujukah kamu kalau kebijakan pajak saat ini terlalu memaksakan kehendak dan malah mengorbankan rakyat? Atau ini adalah pengorbanan yang wajar demi pembangunan negara?
Mari kita bongkar dan diskusikan di kolom komentar! 👇 #astroxkc38 #astronacci #gemagoeyardi #komunitasclipping #prabowo
PERSINGGUNGAN POLITIK EKONOMI DAN SWASEMBADA: DI BALIK ANCAMAN MAFIA KARTEL TERHADAP KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL!
Isu keretakan politik dan wacana pemakzulan kembali mencuat menyusul langkah agresif pemerintah dalam mendorong program swasembada pangan. Di balik stabilitas harga pasar dan kedaulatan pasokan rakyat, kebijakan ini berpotensi merugikan kelompok oligararki dan kartel impor yang selama ini meraup keuntungan triliunan rupiah. Fenomena ini membongkar benturan keras antara kepentingan kedaulatan nasional, rantai pasok pangan, serta perlawanan balik dari para pemain lama di industri impor.
1️⃣ Guncangan Terhadap Margin Bisnis Kartel Impor: Deklarasi keberhasilan swasembada pangan secara otomatis memutus ketergantungan negara pada kuota impor bahan pokok. Para mafia pasar dan pengusaha besar yang mengandalkan lisensi impor serta manipulasi harga komoditas kini kehilangan rantai pendapatan raksasa yang selama ini menopang dominasi bisnis mereka.
2️⃣ Konsolidasi Kekuatan Oligarki dan Resistensi Politik: Pembatasan akses impor memicu reaksi keras dari kelompok elit yang merasa terancam secara finansial. Upaya menggoyang stabilitas pemerintah—termasuk melalui narasi pemakzulan—sering kali dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan balik untuk menghentikan reformasi tata kelola pangan dan mengembalikan status quo.
3️⃣ Refleksi Pentingnya Perlindungan Kedaulatan Nasional: Dinamika ini memperlihatkan bahwa keberhasilan swasembada pangan bukan sekadar isu pertanian, melainkan pertarungan politik-ekonomi tingkat tinggi. Ketegasan pemerintah dalam memangkas pengaruh kartel menjadi kunci utama untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat luas.
#komunitasclipping #astronacci #gemagoeyardi #astroxkc39
27 Agustus 2026.
Suara rakyat kembali memenuhi jalanan. Beda pendapat adalah hal biasa, tapi menyampaikan aspirasi dengan damai adalah bentuk demokrasi yang harus tetap dijaga. 🇮🇩
#fyp #fypシ゚ #aksi #demo #dpr
Anies Menggalang Kekuatan Untuk 2029
Komjen Suyudi Ario Seto menegaskan janjinya untuk tidak bersikap arogan, berbohong kepada masyarakat, menyalahgunakan kewenangan, maupun menyakiti rakyat.
Hal itu dia sampaikan Suyudi dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Kamis, 1 Oktober 2026.
Menurut Suyudi, jabatan Kapolri bukanlah puncak karier, melainkan puncak tanggung jawab, sehingga keberhasilan Polri harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia ingin polisi dapat membuat masyarakat merasa aman, membantu korban tanpa mempersulit, serta mendengarkan kritik tanpa kehilangan kewibawaan.
Produser: Glori K. Wadrianto
Kreatif: Jessica Meisya Kurnia
~J #Kapolri #SuyudiArioSeto #Cut
Tegas menyuarakan kepentingan rakyat Sulawesi Utara, Hillary Brigitta Lasut menyatakan siap melepas jabatan jika ada yang bisa berbuat lebih baik.
Baginya, kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas. 🇮🇩
#hblpetugasrakyat
Rocky Gerung melontarkan kritik terhadap besarnya penghasilan dan fasilitas yang diterima anggota DPR.
“Nggak usah bubarin DPR. Turunkan saja gajinya jadi UMR, bubar sendiri mereka,” ujar Rocky.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai sindiran terhadap para anggota dewan yang dinilai lebih berorientasi pada keuntungan materi. Menurutnya, jika penghasilan anggota DPR disetarakan dengan upah minimum, mereka yang benar-benar memiliki niat mengabdi akan tetap bertahan, sementara yang mengejar keuntungan akan memilih meninggalkan jabatan.
#rockygerung #dpr #rakyat #pemerintah
Di balik seragam sederhana, ada mimpi besar yang sedang diperjuangkan 💫
Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tapi bukti bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berprestasi. Anak-anak hebat ini membuktikan: semangat + kerja keras = masa depan cerah 🔥📚
Sumber: agungsr27_
Dinamika politik Indonesia kembali menyajikan kejutan besar. Pengamat politik yang dikenal vokal mengkritik pemerintah, Rocky Gerung, resmi dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Yang lebih mengejutkan, Rocky kini berada dalam satu struktur lembaga yang sama dengan Muhammad Qodari, yang menjabat sebagai Sekretaris Wantimpres.
Keputusan ini memicu perbincangan hangat mengingat rekam jejak perseteruan verbal keduanya yang sempat viral. Dalam sebuah debat televisi sebelumnya, Rocky pernah melontarkan kritik pedas hingga menyebut kubu Qodari "kurang punya kemampuan berpikir" dalam strategi komunikasi publik. Namun, kini kedua intelektual tersebut harus duduk bersama dalam satu atap koordinasi kenegaraan.
Situasi ini menjadi ujian kedewasaan berpolitik dan menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tajam tidak menghalangi kolaborasi untuk kepentingan negara. Bagaimana menurut Anda tentang dinamika kerja mereka ke depan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
#INDLOCALTIMES #RockyGerung #MuhammadQodari #Wantimpres #PrabowoSubianto
Aktivis asal Pati, Teguh yang akrab disapa Bopo, tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya saat hadir dalam diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC). Menurutnya, perdebatan yang terjadi di antara para narasumber justru melenceng jauh dan seolah mengaburkan inti persoalan yang selama ini mereka perjuangkan secara konsisten.
Teguh menegaskan bahwa agenda utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya berfokus pada pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurut pandangannya, regulasi ini merupakan instrumen hukum paling krusial untuk menyita hasil kejahatan dan mengembalikan kerugian keuangan negara secara maksimal.
Ia pun mengimbau publik agar tidak mudah terkecoh atau teralihkan oleh silat kata dan perdebatan sampingan di panggung diskusi. Teguh berharap masyarakat luas terus mengawal serta menjaga dorongan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset ini agar tidak meredup di tengah riuhnya panggung politik.
Jabatan publik bukan warisan keluarga! Pelantikan pejabat harus mengutamakan kompetensi, integritas, dan kepentingan rakyat, bukan kedekatan atau hubungan darah. Jika kepercayaan publik diabaikan, wajar jika masyarakat mempertanyakan ini pengabdian atau kepentingan keluarga?
#MenteriHaji #KritikKebijakan #Transparansi #Keadilan #BangSyukurMandar
Mahasiswa kembali turun ke jalan dalam aksi #MerebutKemerdekaan di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Tapi, aksi tertahan di kawasan Dukuh Atas.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menilai kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan rakyat dan menyoroti persoalan ekonomi, ketimpangan, korupsi, hingga represivitas aparat.
Ada 8 tuntutan yang disuarakan mahasiswa:
1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Wujudkan reforma agraria sejati.
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan TKD, dan kembalikan otonomi daerah.
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Hentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta bubarkan Yon TP
