Instagram story viewer> @moodpendidikan.co> Posts

Mood PENDIDIKAN

@moodpendidikan.co

555

posts

21.1K

followers

408

following

Kupas Permasalahan Pendidikan di Indonesia ‼️

POSTS STORIES REELS TAGGED

Download All

Gimana Ini Menurut Para Orangtua Murid Se Jawa Barat?

🎥 : @dedimulyadi71

#moodpendidikan #dedimulyadi #kdm #jabar #jawabarat by @moodpendidikan.co

5k

554

7 days ago

MOOD PENDIDIKAN – Ketua Umum Indonesia Education Monitoring Center (IEMC), Ronald A. Sinaga atau yang akrab disapa BroRon, menegaskan bahwa keberadaan komite sekolah sejatinya bukan untuk menjadi alat pungutan terhadap orang tua murid, melainkan sebagai mitra sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan BroRon menyusul masih maraknya laporan dugaan pungutan berkedok sumbangan di berbagai sekolah negeri, swasta, maupun madrasah di Indonesia.

"Komite sekolah memiliki fungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas, dan mediator. Komite bukan penguasa sekolah, apalagi mesin penarik uang dari orang tua siswa," tegas BroRon.

Menurutnya, banyak masyarakat yang belum memahami bahwa komite sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan iuran wajib, menentukan besaran pembayaran, maupun memberikan tekanan kepada orang tua yang tidak mampu membayar.

"Kalau ada nominal yang ditentukan, ada target pembayaran, ada tenggat waktu, bahkan ada intimidasi kepada siswa atau orang tua, itu sudah bukan lagi sumbangan sukarela. Itu patut diduga sebagai pungutan," ujarnya.

BroRon menjelaskan, berdasarkan aturan yang berlaku, komite sekolah memang dapat membantu menggalang dukungan dan sumber daya pendidikan. Namun seluruh bentuk bantuan harus bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak boleh menjadi syarat bagi siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan.

Ia juga mengingatkan bahwa komite sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi transparansi penggunaan anggaran dan memastikan setiap kebijakan sekolah berpihak kepada peserta didik.

"Jangan sampai komite justru menjadi tameng bagi praktik-praktik yang membebani masyarakat. Fungsi pengawasan harus dijalankan, bukan malah ikut membenarkan kebijakan yang berpotensi melanggar aturan," kata BroRon.

Lebih lanjut, IEMC membuka ruang bagi masyarakat, orang tua murid, maupun siswa yang mengalami dugaan pungutan liar, intimidasi, atau penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pendidikan untuk melaporkan kasus tersebut agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku....(LANJUT DI KOMENTAR)

#moodpendidikan #pendidikan #komitesekolah #kepalasekolah #guru by @moodpendidikan.co

4k

684

a month ago

Di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan, lima Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ini berhasil mencuri perhatian nasional lewat program dan terobosan yang berdampak langsung bagi generasi muda Indonesia.

🇮🇩 Muhammad Reza Prabowo (Kalimantan Tengah) Gebrak dengan Sekolah Gratis, Kuliah Gratis, hingga Program Satu Keluarga Satu Sarjana.

🇮🇩 Purwanto (Jawa Barat) Mendorong transformasi pendidikan digital dalam skala besar.

🇮🇩 Nahdiana (DKI Jakarta) Menghadirkan tata kelola pendidikan modern berbasis data dan teknologi.

🇮🇩 Suhirman (DI Yogyakarta) Menjaga predikat Kota Pelajar dengan penguatan mutu pendidikan dan literasi.

🇮🇩 Aries Agung Paewai (Jawa Timur) Membangun pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia industri.

Lima provinsi. Lima pemimpin. Satu misi besar: menciptakan SDM unggul untuk masa depan Indonesia.

Menurut kalian, siapa yang paling layak menjadi role model pendidikan nasional saat ini?

#Pendidikan #DinasPendidikan #SekolahGratis #KuliahGratis #moodpendidikan by @moodpendidikan.co

2k

594

2 months ago

Guru @smkn1plh by @moodpendidikan.co

240

38

19 hours ago

Ide gila Prabowo bangun Universitas Republik Indonesia! Gimana menurut kalian?

Follow akun ini untuk tau info terbaru 🔥
@ahmadalimuddin_
@mari.kitabahas
@marikitabahas.ntb
@marikitabahas.jakarta
@marikitabahas.banten
@marikitabahas.jabar
@marikitabahas.jateng
@marikitabahas.jogja
@marikitabahas.jatim
@marikitabahas.bali
@marikitabahas.sulsel
@marikitabahas.papua
@marikitabahas.maluku
@marikitabahas.kaltim
@marikitabahas.sumut

#fyp #universitas #pendidikan #Prabowo #marikitabahas taken in Jakarta, Indonesia by @moodpendidikan.co

39

3

2 days ago

MOOD PENDIDIKAN – Sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tingginya kerawanan korupsi di sektor pendidikan semakin memperkuat pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). KPK mengingatkan praktik seperti pungutan liar, titipan siswa, hingga manipulasi data peserta didik masih menjadi persoalan yang berpotensi mencederai keadilan dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan data Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025, sektor pendidikan hanya memperoleh skor 69. Salah satu tahapan yang dinilai paling rawan terjadi penyimpangan adalah pelaksanaan SPMB.

Peringatan KPK tersebut sejalan di tengah polemik dugaan pembatalan penerimaan peserta didik di SMAN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah orang tua mengaku anaknya sempat dinyatakan diterima, namun kemudian status penerimaannya dibatalkan. Belakangan, keluarga juga menyampaikan bahwa kondisi mental anak mereka terdampak hingga enggan melanjutkan sekolah karena merasa sangat kecewa.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum Indonesian Education Monitoring Center (IEMC), Ronald A. Sinaga (BroRon), mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses SPMB di SMAN 1 Cileungsi.

Menurut BroRon, apabila benar terdapat kesalahan prosedur, kelalaian administrasi, atau dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan siswa, maka hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut hak pendidikan anak dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.

"Peringatan KPK harus menjadi alarm bagi seluruh penyelenggara pendidikan. Jangan sampai SPMB menjadi ruang terjadinya praktik yang tidak transparan dan merugikan peserta didik. Dinas Pendidikan Jawa Barat harus turun tangan, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mengungkap fakta yang sebenarnya, serta memberikan sanksi apabila ditemukan adanya pelanggaran," tegas Ronald A. Sinaga (BroRon)... (LANJUT KOLOM KOMENTAR)

#pendidikan #kpk #cileungsi #bogor #jawabarat by @moodpendidikan.co

9k

517

3 days ago

POTRET INDONESIA! Anak-Anak di Gayo Lues Pertaruhkan Nyawa Seberangi Jembatan Rapuh Demi Bisa Bersekolah

Potret perjuangan pendidikan kembali terlihat dari Desa Kendawi, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Setiap hari, sejumlah anak sekolah harus melewati jembatan gantung yang kondisinya memprihatinkan demi bisa tiba di sekolah.

Jembatan tersebut menjadi akses utama yang menghubungkan permukiman warga dengan fasilitas pendidikan. Meski terlihat rapuh dan berisiko, para pelajar tetap melintasinya karena tidak memiliki jalur alternatif yang lebih aman.

Kondisi ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan pembangunan dan akses pendidikan di berbagai daerah. Di tengah berbagai kemajuan infrastruktur di sejumlah wilayah, masih ada anak-anak yang harus mempertaruhkan keselamatan hanya untuk mendapatkan hak dasar mereka, yakni mengenyam pendidikan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar setiap anak Indonesia dapat bersekolah dengan aman, layak, dan tanpa harus menghadapi risiko yang mengancam keselamatan mereka.

💬 Menurut kamu, apa yang harus menjadi langkah prioritas pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang aman bagi anak-anak di daerah terpencil?

#gayolues #aceh #pendidikan #anakindonesia #infrastruktur by @moodpendidikan.co

4k

253

3 days ago

MOOD PENDIDIKAN - Polemik dugaan pembatalan penerimaan peserta didik baru di SMAN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor, terus menjadi sorotan. Seorang orangtua mengaku anaknya sempat dinyatakan diterima, namun kemudian dibatalkan sehingga membuat kondisi psikologis anaknya terganggu.

Menurut pengakuan orangtua, anaknya kini enggan berangkat sekolah karena kecewa setelah sebelumnya mendapat kabar diterima di SMAN 1 Cileungsi, tetapi pada hari yang sama diberitahu bahwa penerimaan tersebut dibatalkan.

“Anak saya sangat terpukul. Dia sudah berharap bisa sekolah di sana, tapi ternyata tidak jadi,” ungkap orangtua tersebut.

Kasus ini dinilai tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, tetapi juga berdampak pada mental peserta didik yang merasa kehilangan harapan akibat adanya perubahan keputusan.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan polemik tersebut. Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala SMAN 1 Cileungsi melalui WhatsApp terkait kronologi dan alasan pembatalan juga belum mendapat tanggapan.

Ketua Umum Indonesia Education Monitoring Center (IEMC), Ronald A. Sinaga (BroRon), meminta Disdik Jabar segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Menurut BroRon, Disdik perlu mengecek proses penerimaan, pihak yang memberikan informasi kelulusan, hingga alasan pembatalan keputusan tersebut.

“Disdik Jabar harus segera turun tangan melakukan pemeriksaan secara objektif. Jangan sampai anak menjadi korban dari kesalahan administrasi atau buruknya tata kelola pendidikan,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan tindakan sesuai aturan.

“Keputusan terkait masa depan peserta didik harus dilakukan secara profesional dan transparan. Anak bukan objek percobaan administrasi,” pungkas BroRon.

#pendidikan #cileungsi #bogor #jabar #jawabarat by @moodpendidikan.co

26k

1k

3 days ago

Pernah dengar cerita anak yg paling bandel yang biasanya nanti jadi? Jadi apa? 🤔

Beberapa tahun lalu saya reuni dengan teman-teman SD di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Saya dibawa ke rumah guru kelas 3 ku dulu. Teman2 tanya ke Bu Guru, ingat gak ini si Ronald. Bu Guru jawab, “itu yg dulu paling nakal suka panjat tembok tetangga”. 🤭🤭🫣🫣

Itu lah kisahku di masa kecilku.

Bagaimana kisah masa kecil kalian?

Anyway, sehat-sehat kalian semua yang telah kami kunjungi di NTT. Tuhan memberkati 🙏🏽 by @moodpendidikan.co

164

15

3 days ago

Boyolali kok isinya bocil-bocil jenius, sih?

Follow akun ini untuk tau info terbaru 🔥
@ahmadalimuddin_
@mari.kitabahas
@marikitabahas.ntb
@marikitabahas.jakarta
@marikitabahas.banten
@marikitabahas.jabar
@marikitabahas.jateng
@marikitabahas.jogja
@marikitabahas.jatim
@marikitabahas.bali
@marikitabahas.sulsel
@marikitabahas.papua
@marikitabahas.maluku
@marikitabahas.kaltim
@marikitabahas.sumut

#fyp #anakbangsa #anakcerdas #pendidikan #marikitabahas taken in Jakarta, Indonesia by @moodpendidikan.co

61

0

3 days ago

INFONESIA.PRO – Tim investigasi Infonesia.pro mengungkap temuan awal yang menyoroti dugaan adanya sejumlah anggota keluarga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, yang diduga menduduki posisi strategis di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Berdasarkan hasil penelusuran sementara yang diterima redaksi, terdapat sejumlah nama yang diduga disebut memiliki hubungan keluarga dengan Abdul Mu'ti, di antaranya:

- MER (adik kandung) disebut menjabat sebagai Staf Khusus Menteri.

- AAW (anak) disebut sebagai Staf Ahli pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

- AKJ (menantu) disebut sebagai Tenaga Ahli di BSKAP.

Selain itu, beredar pula informasi yang menyebut (MER) sebelumnya dikenal sebagai komentator sepak bola sebelum menjabat sebagai Staf Khusus Menteri. Salah satu nama yang disebut juga memiliki profil profesional di LinkedIn.

Hingga berita ini diterbitkan, Infonesia.pro masih melakukan pendalaman untuk memastikan proses pengangkatan, mekanisme rekrutmen, serta apakah penempatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penting untuk ditegaskan bahwa hubungan keluarga dengan pejabat negara tidak serta-merta merupakan pelanggaran hukum. Namun, apabila benar terdapat penempatan kerabat dalam jabatan pemerintahan, hal tersebut dapat menjadi perhatian publik dari aspek transparansi, tata kelola pemerintahan yang baik, pencegahan konflik kepentingan, serta prinsip merit system dalam pengisian jabatan aparatur negara..

#infonesia by @moodpendidikan.co

415

213

3 days ago

MOOD PENDIDIKAN - Sejumlah kepala sekolah di lingkungan pendidikan Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dilaporkan terpaksa mengembalikan uang puluhan juta rupiah ke kas daerah setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan lembar soal ujian sekolah tahun 2025.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengembalian uang dilakukan berdasarkan jumlah siswa di masing-masing sekolah dengan besaran sekitar Rp30 ribu per siswa. Ketua K3S Panyingkiran sekaligus Kepala SDN Panyingkiran 1, (US), mengakui telah mengembalikan dana hasil temuan BPK sebesar Rp90 juta. Ia menyebut dana yang dikembalikan berasal dari uang pribadi para kepala sekolah, bukan dari Dana BOS, dan persoalan tersebut telah diselesaikan sesuai instruksi dari atasan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Indonesia Education Monitoring Center (IEMC), Ronald A. Sinaga (BroRon) menegaskan bahwa pengembalian uang hasil temuan BPK tidak serta-merta menghapus konsekuensi hukum maupun administratif.

"Mengembalikan uang bukan berarti persoalannya selesai. Jika benar ditemukan adanya pelanggaran, tetap harus ada pertanggungjawaban. Sanksi administratif, sanksi disiplin ASN, bahkan proses pidana dapat diterapkan apabila terbukti terdapat penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara. Pengembalian uang tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari sanksi," tegas BroRon.

Menurutnya, aparat pengawas dan Dinas Pendidikan harus mengusut tuntas penyebab munculnya temuan tersebut, termasuk menelusuri pihak yang memberi instruksi apabila benar para kepala sekolah hanya menjalankan perintah.

"Jangan berhenti pada pengembalian uang. Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab, sehingga ada efek jera dan kasus serupa tidak kembali mencoreng dunia pendidikan," pungkas BroRon.

#pendidikan #majalengka #kepalasekolah #jabar #jawabarat by @moodpendidikan.co

2k

200

3 days ago