I loveeeee omg😍
so good
Obsessed 😍
Yesss Mr.USA!!
eat eat eat -frm ur local peoria high💗
Let’s go staff 🔥🔥
😍😍😍😍😍I’m so impressed!!!
yesssss eattttt
yeasssssss
Thats crazy
But u didnt even tag david…
do u cheer?
y’all ate that
IM OBSESSED W YALL
EAT EAT EAT
![Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diadili melalui peradilan umum, bukan semata-mata melalui pengadilan militer berdasarkan statusnya sebagai anggota TNI. Melalui Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025, MK memerintahkan pembentuk undang-undang merevisi UU Peradilan Militer dalam waktu paling lama dua tahun untuk memperjelas batas kewenangan kedua lembaga peradilan tersebut. Dilansir Kumparan, MK menilai kewenangan pengadilan militer seharusnya didasarkan pada sifat khusus tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan dan tugas kemiliteran. Menanggapi putusan tersebut, Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak justru mengklaim bahwa peradilan militer selama ini kerap menjatuhkan hukuman lebih berat dibandingkan peradilan umum. "Di kita, di tentara sudah berulang kali hukuman seumur hidup. Di tempat lain saya pikir jarang," ujar Maruli di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pernyataan Maruli menjadi sorotan jika dibandingkan dengan putusan banding kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Berdasarkan laporan Media Indonesia, Pengadilan Militer Tinggi Jakarta sebelumnya mengurangi hukuman dua anggota TNI sekaligus menghapus sanksi pemecatan dari dinas militer. Sersan Dua Edi Sudarko yang semula divonis tiga tahun penjara dan dipecat mendapat pengurangan hukuman menjadi dua tahun enam bulan tanpa pemecatan. Sementara itu, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi yang awalnya dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan dan pemecatan mendapat hukuman dua tahun penjara tanpa sanksi pemecatan. Putusan banding tersebut dijatuhkan pada 20 Agustus 2026, sebelum putusan MK mengenai yurisdiksi peradilan militer menjadi sorotan pada Oktober. Maruli sendiri menyatakan masih akan mempelajari lebih lanjut putusan MK dan alasan di balik perbedaan berat-ringannya hukuman dalam perkara militer.
Baca selengkapnya di nowdots.com atau klik ‘Read More’ di Instagram Story]
-
#nowdots](https://s4.imginn.com/846528684_18076251596725172_1906985972195790877_n.webp?t51.82787-15/846528684_18076251596725172_1906985972195790877_n.webp?stp=dst-webp_p720x720&_nc_cat=104&ig_cache_key=NDAwOTE1NTg4MTExMTE4NDMzNw%3D%3D.3-ccb7-5&ccb=7-5&_nc_sid=58cdad&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6IkNBUk9VU0VMX0lURU0ueHBpZHMuMTA4MC5zZHIucmVndWxhcl9waG90by5DMyJ9&_nc_ohc=tzi0p_V-6PUQ7kNvwETgo1H&_nc_oc=AdoXVLGhS1BWjBZepDrcn_Vxw4ufgUZwcts4AyHLJmtZqYqvU8dvs8DnhNFT3n4iIwIrJSMBIYEhXjkCBz3E61la&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-atl3-2.cdninstagram.com&_nc_gid=OR1p5Sh29HtDGaFX_bDH-A&_nc_ss=70289&oh=00_AQM-h69B8re-kVy_HLV0V6ytyk_Ol91_1ksAMEyu6y778Q&oe=6AD9714E)
