Instagram story viewer> @enternusantara> Tagged
20K
followers
714
following
Gerakan Energi Terbarukan Untuk Nusantara. Anak Muda melawan krisis iklim bersama.
📫 [email protected]
POSTS STORIES REELS TAGGED
Pada 16 Oktober 2026, BMKG menyatakan asap karhutla di Kalimantan telah menyebar hingga Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Meski Kementerian Kehutanan telah mencabut lima PBPH pada September 2026, kebakaran justru semakin meluas, mengancam kesehatan manusia, merusak ekosistem, dan menimbulkan korban jiwa.

Pemerintah tidak bisa hanya mengimbau warga memakai masker dan membatasi aktivitas di luar rumah. Penyelesaian harus dimulai dari hulu, dengan mengevaluasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan hutan yang mengabaikan karakteristik lingkungan, terutama ekosistem gambut di Kalimantan.

Karhutla adalah krisis lingkungan hidup dan HAM. Negara harus bertindak konkret, bukan membiarkan warga terus menanggung dampaknya!

Baca Selengkapnya https://bantuanhukum.or.id/menanggapi-polusi-udara-jakarta-dan-asap-karhutla-yang-masuk-ke-wilayah-jakarta-asap-sudah-mencapai-istana-negara-baru-benar-benar-bertindak/
217
Hak untuk Tahu: Informasi Iklim yang Terbuka Penting bagi Kita Semua.

Melihat kebakaran atau terdampak kabut asap? Yuk, bantu laporkan secara anonim melalui WhatsApp PetaBencana.id di +62 858-4236-2262 atau lewat https://petabencana.id. (Tautan ada di bio)

Laporanmu bisa menyelamatkan hidup orang lain.

#PetaBencanaID #Karhutla #KabutAsap #BencanaIndonesia #KeterbukaanInformasi
51
AI makin canggih, tapi siapa yang memastikan kebutuhan air warga tetap terpenuhi? Pusat data AI milik BDx di Jatiluhur, Purwakarta, direncanakan berkapasitas hingga 640 MW dengan kebutuhan air mencapai 33 juta liter per hari pada kapasitas penuh. Di tengah kebutuhan masyarakat, besarnya kebutuhan industri ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan sumber air dan ketahanan air Jakarta.

Pemenuhan hak atas air harus diprioritaskan di atas kepentingan investasi. Pemerintah harus membuka kajian dampak lingkungan secara transparan dan menjamin partisipasi masyarakat. Pemprov DKI Jakarta juga harus mengambil sikap resmi dan berkoordinasi lintas wilayah untuk memastikan kebutuhan air warga tidak terancam. Teknologi boleh berkembang, tetapi hak atas air tidak boleh dikorbankan!
18
back to up